19 February 2020
  • 19 February 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Gagal Paham Tentang ‘Khilafah’, Maman Imanulhaq Sebut FPI Kehilangan Roh

Gagal Paham Tentang ‘Khilafah’, Maman Imanulhaq Sebut FPI Kehilangan Roh

By on 9 August 2019 0 8517 Views

 “Jika organisasi itu membahayakan negara secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalua ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa Bersama-sama membangun negara ini. Presiden akan melarang FPI jika kajian keamanan, kajian ideologi dari pemerintah tidak sama.”

Jakarta ROC –  Kutipan perkataan tersebut diambil dari ucapan Presiden Joko Widodo saat di wawancara oleh wartawan Associated Press.

Menyikapi pernyataan tersebut, acara di salah satu televisi swasta yang dipandu oleh Najwa Shihab, mengupas tentang Simalakama Organisasi Massa. Menghadirkan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH. Maman Imanulhaq dan dari pihak Front Pembela Islam (FPI) menghadirkan Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI Awit Masyhuri.

Selama beberapa tahun terakhir, FPI terlibat dalam politik praktis. Di setiap kesempatan, FPI selalu menggaungkan penegakkan syariat Islam di semua lini kehidupan. Salah satu upaya itu dilakukan melalui jalan politik. Tak heran jika dalam kegiatan politik praktis, FPI menyerukan agar umat memilih pemimpin Islam untuk memuluskan penerapan syariat Islam.

Awit Masyhuri, Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI menegaskan khilafah Islamiyah versi FPI tidak ingin mengubah dasar negara.

“Kami ingin militer dan ekonomi umat Islam sedunia bersatu bukan untuk berperang, tapi bersatu untuk kedamaian. Soalnya banyak umat Islam di berbagai dunia kan masih ditindas seperti Palestina dan Rohingya,” ujarnya. Awit mengatakan FPI ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia dalam semua lini.

Namun pernyataan FPI tersebut dibantah oleh Maman Imanulhaq, Ia mengatakan bahwa kelompok yang mendorong terbentuknya sistem seperti itu adalah orang-orang yang berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami.

“Agama lahir untuk menegakkan keadilan sosial dan kesetaraan. Dakwah itu harus ramah bukan memukul. Itu yang saya lihat dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah,” kata Maman.

Maman menyebutkan, PKB yang lahir dari NU punya prinsip Islam Rahmatan Lil Allamin. PKB sangat paham bahwa sebagai ideologi, pemerintahan yang sekarang adalah kompatibel cocok dengan islam. Dan itu hasil perjuangan.

Lanjutnya, NU dan Muhammadiyah menetapkan sebuah peradaban baru dalam berpolitik yang disebut NKRI ini , muncul dengan ideologi Pancasila, dimana tidak ada orang yang istimewa, mayoritas atau minoritas.

“Disini negara tidak melihat agamanya, tetapi siapapun warga negara yang bayar pajak harus dihormati dihargai dan dilindungi negara. Ini prinsip negara ini yang harus dipegang,” tegasnya.

Maman Imanulhaq mengingat saat mengikuti suatu acara di Monas tahun 2008, dirinya sempat diserang oleh kelompok berjubah yang disinyalir FPI. FPI menjadi masalah saat menjadi laskar, mencaci aparat negara dan Pancasila serta mengambil peran aparat penegak hukum.

“Tiba-tiba FPI menjadi laskar, seolah-olah menjadi polisi syariah melakukan intimidasi, hate speech di panggung-panggung publik, melakukan mimbar-mimbar dakwah menjadi mimbar fitnah, mencaci maki aparat negara, mencaci maki termasuk Pancasila,” ungkap Maman.

Maman mengatakan, bahwa negara membutuhkan FPI yang membawa dakwah ramah dan terdepan dalam bantuan bencana. Bukan yang punya rekam jejak kekerasan di publik,

Terkait FPI pantas diperpanjang izinnya atau tidak, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri terkait administrasi izin FPI.

“Kalau saya sederhana, serahkan ke Mendagri soal administrasi, tapi bagi saya alangkah indahnya kalau FPI, karena ini tugas Mendagri hari ini FPI yang punya rekam jejak di publik kekerasan hilang, lalu berikan nama baru,” ujarnya.

Pemilik pesantren terbesar di Majalengka ini menyebutkan, belakangan ini FPI justru kehilangan roh dakwahnya karena terlibat oleh arus politik praktis.

“Kalau politis, itu kan ujung-ujungnya mendapatkan sesuatu. Kasihan FPI sudah panas-panasan, tapi tidak mendapat apa-apa untuk membesarkan dakwah Islamnya. Lebih baik FPI berjuang secara politik, yakni jadi parpol daripada ditunggangi oleh kelompok politik pragmatis yang menggunakan politik identitas,” ujarnya.

Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI, Awit Masyhuri menegaskan FPI punya hak politik seperti organisasi yang lain.

“Perlu ditegaskan, FPI dalam berpolitik tidak mencari jabatan atau kursi. Kami mengajukan konsep. Soal jadi partai, sejak awal pendiriannya tidak boleh menjadi partai. Selain itu, FPI bukan musuh NU dan Banser. Jadi jangan dihalangi saat membentuk cabang. Itu di Brebes kami ditolak Banser,” katanya.

Menanggapi kejadian di tahun 2008, FPI menegaskan saat insiden di Monas itu bukan soal Pancasila, tapi soal Ahmadiyah.

“Soal tudingan kami mencaci maki aparat, itu bid’ah dholalah. Kami kerja sama dengan FPI. Jika polisi minta bantuan, FPI siap membantu 24 jam. FPI oleh Habib Rizieq selalu mengajarkan kecintaan terhadap NKRI dan Pancasila. Kami ini juga sowan ke kiai-kiai sepuh. Saat ini kami mengikuti prosedur dan fokus pada bencana,” ujarnya. (Red/Sumber)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *