20 October 2020
  • 20 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Dukung KAMI : Amien Rais dan Hanafi Rais Hadir di Deklarasi

Dukung KAMI : Amien Rais dan Hanafi Rais Hadir di Deklarasi

By on 20 August 2020 0 110 Views

Amien Rais dan Hanafi Rais menghadiri deklarasi KAMI (Foto: dok. Agung Mozin)

ROC — Politikus senior PAN Amien Rais ternyata hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Amien dan beberapa loyalisnya menjadi deklarator koalisi besutan Din Syamsuddin itu.

Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Selain Din, sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, Ahmad Yani, dan Titiek Soeharto.

Rupanya Amien Rais juga ikut hadir tapi tidak terpantau media. Amien disebut mendukung KAMI.

“Iya, Pak Amien hadir. Saya salah satu deklarator, kami bersama Pak Din,” ujar salah satu loyalis Amien Rais, Agung Mozin, Kamis (20/8).

Agung Mozin turut hadir mendampingi Amien Rais dalam deklarasi KAMI. Ia pun mengirimkan foto Amien Rais saat berada di lokasi acara.

Terlihat Amien Rais mengenakan batik berlengan panjang dan peci hitam. Ia juga memakai kacamata besar dan masker. Beberapa orang tampak memberi pengawalan kepada mantan Ketum PAN itu.

Anak Amien, Hanafi Rais, juga tampak hadir bersama sang ayah. Saat deklarasi berlangsung, Amien dan Hanafi duduk di luar tenda. Sementara Agung Mozin naik ke atas panggung ikut menjadi deklarator KAMI.

“Hanafi Rais (yang duduk di sebelah Amien Rais). Kita nggak masuk ke tenda. (Amien Rais hadir) sebelum mulai (deklarasi) dan diundang ke dalam tapi Pak Amien memilih bersama warga di luar. Kalau saya sebagai salah satu deklarator,” sebut Agung Mozin.

Agung menyebut Amien Rais mendukung KAMI yang tuntutannya mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Amien datang sebagai orang biasa dan orang yang ditokohkan. Memberikan dukungan atas inisiatif kami yang membawa tema menyelamatkan Indonesia,” sambungnya.

Deklarasi KAMI banyak dikritik karena digelar saat masa pandemi Corona mengingat tokoh-tokoh yang hadir tidak menerapkan protokol kesehatan virus Corona (Covid-19). Apalagi salah satu tuntutan KAMI adalah mengenai penanganan pandemi Corona.

Berikut 8 tuntutan KAMI yang dibacakan saat deklarasi berlangsung :

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

(red)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *