20 September 2020
  • 20 September 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • DPR Buka Ruang Pemerintah Tarik Draf Omnibus Law Ciptaker

DPR Buka Ruang Pemerintah Tarik Draf Omnibus Law Ciptaker

By on 16 April 2020 0 193 Views

Ket.gbr: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RIeke Diah Pitaloka (foto: liputan6)

Jakarta, ROC — Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah disusun sebelum wabah virus Corona atau Covid-19, terbuka ruang apabila pemerintah ingin menarik atau melakukan koreksi terhadap draf yang telah diserahkan ke DPR agar sejalan dengan niat baik pemerintah yang kabarnya ingin mengatasi dampak wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda Indonesa bahkan sebagian negara-negara besar lainnya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Baleg DPR RI mempersilakan pemerintah menarik draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan untuk dibahas bersama. Rieke juga mengingatkan agar Omnibus Law Cipta Kerja tidak melampaui sistem hukum dan ketatanegaraan. Dia tidak menjelaskan maksudnya soal melampaui sistem hukum dan ketatanegaraan. Namun Rieke mengatakan bila Omnibus Law melampaui sistem hukum dan ketatanegaraan, akan melahirkan kekacauan hukum.

“Jika Omnibus Law melampaui sistem hukum dan ketatanegaraan, akan melahirkan kekacauan hukum yang fatal dan keluar dari amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945,” imbuhnya.

Selain itu, Rieke pun merekomendasikan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Omnibus Law Ciptaker.

“Sehingga jelas duduk persoalan bahwa RUU yang dikehendaki adalah RUU Kemudahan Investasi dan Perizinan,” jelas Rieke.

RUU Omnibus Law Ciptaker adalah undang-undang yang akan meringkas 1.244 pasal dari 79 undang-undang. RUU ini merupakan usulan Presiden Jokowi untuk menarik investasi asing.

DPR dan pemerintah juga kukuh melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di masa wabah virus Corona. Baleg DPR juga telah menggelar rapat pembahasan RUU tersebut bersama sebelas menteri yang dipimpin Menko Perekonomian.

Buka peluang bahas Omnibus Law ciptaker saat reses

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas juga membenarkan, Baleg DPR RI membuka kemungkinan menggelar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja saat masa reses.

Dia mengatakan waktu pembahasan dalam masa sidang ketiga ini terbatas. DPR hanya punya waktu sidang hingga 12 Mei 2020.

“Apakah nanti dibutuhkan rapat dalam masa reses ataupun tidak, nanti kita putuskan kembali di rapat panja. Kalau memang dianggap urgent untuk kita putuskan, kita minta izin kepada Pimpinan DPR,” kata Supratman dalam Rapat Kerja tentang RUU Cipta Kerja yang disiarkan akun Youtube DPR RI, Selasa (14/4).

Pembahasan RUU ini akan diserahkan kepada panitia kerja (panja) yang berjumlah 40 orang. Pembahasan dimulai dengan melakukan uji publik. Kemudian setiap fraksi akan memberikan tanggapan per klaster dalam panja. Supratman secara khusus mengatakan pihaknya akan mempercepat pembahasan RUU ini, khususnya klaster-klaster yang tidak memicu polemik di masyarakat.

“Yang utama adalah mendahulukan pembahasan klaster yang tidak ada persoalan di publik,” ujarnya.

“Lalu yang kita sepakati, khusus klaster ketenagakerjaan kita minta bersama pemerintah agar dilakukan pembahasan di bagian akhir dari keseluruhan klaster,” tambahnya.

Meski begitu, dalam perjalanannya, RUU ini memicu penolakan publik. Serikat buruh menjadi pihak yang paling lantang menolak karena merasa dirugikan dengan pasal-pasal di RUU itu. Mereka juga tidak dilibatkan selama perumusan.(red)

 

 

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republikonline.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *