15 April 2021
  • 15 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Ditektur Namarin: Pelabuhan Patimban di Antara 2T

Ditektur Namarin: Pelabuhan Patimban di Antara 2T

By on 28 December 2020 0 59 Views

Oleh Siswanto Rusdi
Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

ROC Antiklimaks. Begitulah akhir cerita peresmian operasi terbatas (soft launching) Pelabuhan Patimban menurut saya.

Setelah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar proyek pembangunannya dipercepat dan para pekerja pun tergopoh-gopoh memenuhi permintaan Presiden, akhirnya seremoni pengoperasian fasilitas yang berlokasi di desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, itu dilakukan secara virtual. Antiklimaks bukan?

Kalau memang pada akhirnya sang kepala negara hanya meresmikan secara daring (dalam jaringan alias online), terus ngapain juga beliau menginstruksikan pengerjaan Pelabuhan Patimban agar digeber kencang?

Bisa jadi dipilihnya peresmian pelabuhan tersebut secara daring, kendati Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hadir langsung di lokasi peresmian, dikarenakan makin menggilanya virus corona di Tanah Air sehingga konsentrasi massa dalam jumlah besar perlu dihindari.

Tetapi, besar dugaan saya alasan dipilihnya konsep hybrid dalam soft launching Pelabuhan Patimban bukan karena pandemi yang kian mengganas. Pelabuhan ini dari sisi teknis konstruksi belum sepenuhnya kelar dikerjakan. Dari pengamatan saya saat berkunjung ke Pelabuhan Patimban pada November lalu, para pekerja proyek tengah berjibaku menyelesaikan sisa ruas jalan yang membentang dari jalan nasional Pantura, sekitar 8 km lebih panjangnya, menuju ke dermaga. Sekitar beberapa ratus meter saja lagi.

Dugaan saya yang lain. Beredar kabar burung sebelum soft launching bahwa car carrier (kapal pengangkut kendaraan) yang diminta untuk memeriahkan upacara peresmian menolak sandar. Terang saja operatornya menolak. Wong kapalnya gede berdaya angkut 6.000 unit kendaraan. Ia takut lunas kapalnya nyangkut di kolam pelabuhan yang kedalamannya kurang dari -10 meter. MV Suzuka Express akhirnya “turun tangan” meramaikan hajatan Kementerian Perhubungan. Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Toyofuji Shipping ini bersedia sandar di Pelabuhan Patimban dan mengangkut ekspor perdana 140 unit kendaraan. Sekadar catatan, kapal ini kapasitas angkutnya 2.000 kendaraan.

Antara 2T

Kita tinggalkan cerita seputar peresmian terbatas atau soft launching yang mengirim sinyal kuat kepada publik bahwa Pelabuhan Patimban terlalu dipaksakan pengoperasiannya. Tidak ada prakondisi yang bisa dirujuk untuk membenarkan langkah pemerintah ini. Ekonomi dalam negeri bergerak lunglai dihajar perlambatan (slow down) maupun Covid-19. Ekonomi dunia sami mawon.

Kenyataan bahwa pelabuhan tersebut tetap dioperasikan menyisakan satu kemungkinan saja: motif politik. Tidak berlebihan rasanya bila barang yang satu ini dituding. Sebagai pengingat, proyek ini adalah kompensasi bagi kekecewaan pemerintah Jepang atas dibatalkannya proyek kereta api cepat (high speed train) Jakarta-Surabaya. Padahal, sudah ada komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberikan proyek ini kepada negeri matahari terbit tersebut sebelumnya. Seperti yang sudah diketahui oleh publik, proyek diserahkan kepada pemerintah China namun jaraknya dikorting hanya sampai Bandung, Jawa Barat.

Faktor politik juga terlihat dari adanya kebijakan untuk melarang keikutsertaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam tender operator pelabuhan Patimban. Parahnya, Menteri BUMN Erick Thohir diam saja melihat anak asuhnya diperlakukan sedemikian rupa oleh Kementerian Perhubungan. Aspek teknis kepelabuhanan bolehlah menjadi kewenangan Kemenhub namun urusan kepengusahaan, apalagi sampai melarang keterlibatan BUMN kepelabuhanan menjalankan bisnis intinya sebagai operator pelabuhan, jelas offside. Kalau saya sebagai Menteri BUMN, sudah saya protes keras Menteri Perhubungan atau siapapun pejabat yang melarang ikut sertanya BUMN pelabuhan di Pelabuhan Patimban. That’s not your business, it’s mine!

Dengan motif politik ditetapkanlah CT Corp sebagai pemenang tahap prakualifikasi operator pelabuhan Patimban. Perusahaan ini merupakan pendatang baru dalam dunia persilatan kepelabuhan di Tanah Air. Adapun kompetitor CT Corp dalam proses tender pelabuhan Patimban, Samudera Indonesia, yang sudah maling-melintang di bisnis pelabuhan justru tidak lolos. Alasan perusahaan ini dihentikan langkahnya karena ketiadaan persyaratan teknis dan pengalaman pembiayaan. Anehkan.

CT Corp merupakan perusahaan milik pengusaha nasional Chairul Tanjung. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersangkutan pernah menjabat sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Posisi politiknya jelas kuat walaupun tak lagi menjadi pejabat. Ia tetap saja merupakan salah satu anggota the ruling elite di negeri ini. Bergabung dalam konsorsium yang dibentuk oleh CT Corp untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban, salah satunya, adalah U Connectivity Services, anak usaha Teknologi Riset Global yang lebih dikenal publik dengan singkatan TRG.

TRG didirikan oleh Wahyu Sakti Trenggono, menteri kelautan dan perikanan yang baru saja dilantik menggantikan Edhy Prabowo. Bila Chairul Tanjung (T-1) dan Wahyu Sakti Trenggono (T-2) digabung, maka jadilah 2T. Yang pertama mantan menteri sementara yang kedua menteri petahana. Bagi Pelabuhan Patimban ini berarti ia berada di antara 2T. Posisi yang ngeri-ngeri sedap – meminjam ungkapan yang dulu sering diucapkan oleh salah satu politisi nasional yang kini sudah tiada.

Sedap karena operator pelabuhan tersebut berada di tangan pengusaha sekaligus politisi. Ngeri karena tata kelola pelabuhan bisa terpengaruh oleh kepentingan politik. Segala sesuatu yang sudah diawali dengan patgulipat politik biasanya akan menghasilkan output yang tidak baik pula.

Pelabuhan Patimban digadang-gadang sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia kelak dan oleh sebab itu perlu good corporate governance agar sesuai dengan status yang diinginkan. Semoga kehadiran 2T di sana bisa mendukung spirit ini. Bila GCG tidak bisa ditegakkan di pelabuhan itu, kita semua sebagai masyarakat akan merugi. Pasalnya, fasilitas ini dibiayai dengan pinjaman. Jangan sampai pelabuhannya salah urus dan merugi namun negara tetap harus membayar cicilan pinjamannya. Itu namanya amsyong.

Red/idj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *