29 October 2020
  • 29 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Dirdik Jampidsus Kejagung Sambangi KPK, Terkait Jaksa Pinangki

Dirdik Jampidsus Kejagung Sambangi KPK, Terkait Jaksa Pinangki

By on 7 September 2020 0 79 Views

Ket. Gbr: Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah (Foto. Dok: roc)

ROC – Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (7/9).

Diketahui materi pertemuan Febrie dengan pihak KPK, untuk berkoordinasi soal rencana gelar perkara (ekspose) penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Tadi koordinasi soal ada rencana ekspose untuk besok menyangkut penanganan perkara Jaksa P (Pinangki),” kata Febrie usai bertemu dengan pihak KPK.

Ia mengatakan ekspose kasus Pinangki tersebut akan digelar di Gedung Kejagung, Selasa (8/9) pukul 09.00 WIB.

“Yang jelas untuk besok sudah kami jadwal-kan bahwa akan dilakukan ekspose terkait selesainya hasil penyidikan. Ini sudah tahap I berkas P (Pinangki), kami akan lanjutkan ke penuntutan. Ini kami ekspose secara terbuka akan kita undang ada beberapa pihak,” tuturnya.

Selain KPK, kata dia, Kejagung juga mengundang pihak dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Bareskrim Polri hadir dalam ekspose tersebut.

“Polhukam, Bareskrim, dan KPK. Kami sudah sampaikan poin-nya adalah undangan untuk teman-teman di KPK hadir ekspose,” ujar Febrie.

Sebelumnya, Pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK untuk menerbitkan surat perintah supervisi penanganan kasus oleh Kejagung dan Kepolisian terkait tersangka Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan kawan-kawan.

“KPK akan mengundang kedua APH (aparat penegak hukum) tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9) lalu.

KPK, lanjut Alex, akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

(red)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *