27 May 2020
  • 27 May 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Dinilai Banyak Masalah, Imbauan Batalkan Program Kartu Pra Kerja Beredar

Dinilai Banyak Masalah, Imbauan Batalkan Program Kartu Pra Kerja Beredar

By on 1 May 2020 0 55 Views

Foto: Presiden Jokowi (dok.Net)

Jakarta, ROC — Program Kartu Prakerja sebaiknya dibatalkan saja. Pasalnya, program senilai Rp5,6 triliun itu banyak permasalahannya. Karena itu, secepatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi program tersebut.

Demikian disampaikan pengamat politik Emrus Sihombing dikutip dari Rakyat Merdeka, Kamis (30/4).

Emrus menyatakan, program Kartu Prakerja itu menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan.

Terlebih, penunjukan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan, yaitu Ruangguru. Yang terjadi saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.

“Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya? Karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya,” ujar Emrus.

Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini mengungkap, sulit memastikan program pelatihan Program Prakerja berjalan efektif sesuai standar kualitas dan kebutuhannya.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar program itu dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk lain.

Golkar: Kartu Pra Kerja Dibutuhkan Saat Pandemi Covid-19

Berbeda dengan Embrus Sihombing, Ketua DPP Partai GolkarYg Ace Hasan Syadzily berpendapat, Kartu Prakerja justru sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Dia mengimbau, tak perlu memiliki kecurigaan berlebihan terkait program kartu Pra Kerja. Seharusnya pemerintah diberikan kesempatan untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai rencana.

“Saya yakin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonomi telah melalui kajian yang mendalam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ace di Jakarta, Kamis (30/4).

Diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini, kartu Pra Kerja faktanya mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Terbukti sampai saat ini sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk kartu Pra Kerja. Pemutusan kerja atau PHK yang saat ini sudah terjadi 1,6 juta dan akan terus berlanjut, harus dicarikan solusi untuk mengatasinya.

“Selain peserta kartu Prakerja akan mendapatkan insentif dari pemerintah, juga mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring,” ujar Ace.

“Kenapa daring? Karena tidak mungkin pada saat pandemi Covid-19 ini peserta kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan konvensional. Hanya dengan mekanisme pembelajaran daring yang dimungkinkan untuk peningkatan skill tersebut,” jelasnya.

Ia juga setuju bahwa setiap program pemerintah, apapun programnya termasuk program kartu Prakerja, Bansos Tunai dan program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak Covid-19 ini perlu pengawasan dari aparat penegak hukum. Baik itu KPK, BPK, kepolisian, dan kejaksaan.

“Sebagai sesama partai pendukung pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid-19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020,” ujarnya.

Dia meyakini, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi telah melalui kajian berbagai prespektif, termasuk aspek hukumnya. Dan kebijakan itu dilakukan semata-mata untuk merespon langkah yang cepat dan tanggap dalam upaya melawan Covid-19 dan dampaknya terhadap masyarakat.(Red)

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republik-online.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *