19 October 2019
  • 19 October 2019
Breaking News

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hentikan Sementara Proses PPDB Sistem Zonasi

By on 20 June 2019 0 64 Views

SURABAYA, ROC – Dinas Pendidikan Jawa Timur sepakat untuk menghentikan sementara proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk siswa – siswi SMA yang menggunakan sistem zonasi jarak.

PPDB dengan sistem zonasi jarak banyak mendapat penolakan dari masyarakat Surabaya.

“Sementara kami hentikan atau di close PPDB di Jatim sampai besok,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiono.

Hudiono menjelaskan bahwa penghentian sementara menunggu sampai ada keputusan dari Menteri Pendidikan masalah PPDB dengan sistem zonasi jarak. Kebetulan ada perwakilan dari Kemendiknas yang berkunjung ke Jatim, sehingga persoalan ini bisa dikoordinasikan.

“Kebetulan rapat di Jakarta terkait masalah PPDB di Indonesia langsung kami sampaikan kepada pak Menteri atas penolakan warga Surabaya ini. Dan kami menunggu keputusan pak Menteri terkait PPDB di Jatim,” ungkapnya.

Hudiono pun masih menunggu arahan dari Mendiknas terkait PPDB SMP dan SMA. “Kami hanya kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dan secara otomatis hanya menjalankan keputusan Menteri. Oleh karena itu kami menunggu dari Pusat,” imbuhnya.

Penolakan warga Surabaya terhadap pemberlakuan PPDB ini dinilai wajar, karena daya tampung SMAN di Surabaya hanya 35 persen dari lulusan SMP.

Sedangkan untuk seluruh jatim daya tampung SMAN hanya sekitar 500 ribuan siswa, hal tersebut perlu dijadikan pertimbangan.

“Pemprov Jatim menjamin dari sekitar 489 ribu lulusan SMP dan MTS bisa melanjutkan Pendidikan SMA/SMK. Dan Pemprov Jatim menjamin biaya Pendidikan SMA/SMK tidak ditanggung orang tua melainkan ditanggung Pemprov Jatim,” ujar Hudiono.

Warga Surabaya menolak pelaksanaan PPDB sistem zonasi jarak. Salah satu orang tua siswa di Surabaya berharap sistem zonasi yang diterapkan di SMAN dan SMPN dievaluasi.

“Kami minta dievaluasi, minimal diimbangi dengan pembangunan jumlah sekolah negeri baru di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri,” jelasnya. Setiap warga berhak mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kursi di sekolah negeri. (HP)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *