26 May 2019
  • 26 May 2019
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Dilantik Menjadi Pj Gubernur Jabar, Posisi Komjen Pol Iriawan Menuai Polemik

Dilantik Menjadi Pj Gubernur Jabar, Posisi Komjen Pol Iriawan Menuai Polemik

By on 18 June 2018 0 78 Views

Jakarta, ROC – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat hari in, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Senin (18/6).

Secara lantang, Iriawan mengikuti sumpah yang dibacakan oleh Tjahjo Kumolo.

“Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan segala selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa,” kata Iriawan.

Komjen Pol Iriawan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo (Doc. Elshinta)

Iriawan, dilantik menjadi pejabat nomor satu di Jawa Barat berdasarkan Keppres 106/b/tahun 2018 yang dikeluarkan pada 8 Juni 2018.  “Berdasarkan Keppres 106/b/tahun 2018 pada 8 Juni 2018, saya percaya bahwa saudara akan menjalankan tugas sebaik-baiknya yang diberikan,” kata Tjahjo.

Iriawan terakhir menjabat sebagai Sestama Lemhanas Polri, Mutasi itu tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor KEP/350/III/2018, tertanggal 8 Maret 2018. Keputusan tersebut diedarkan lewat surat telegram nomor ST/663/KEP./2018 yang salinannya diterima oleh wartawan.

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Komjen Pol M Iriawan setelah acara pelantikan. (Doc: JPNN)

Namun pelantikan Perwira Polri yang berhasil mengungkap beberapa kasus besar ini, menuai polemik dari dari kalangan legislative. Partai Golkar tidak setuju dengan pelantikan Komjen Pol Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, pelantikan Iriawan bisa membahayakan citra Presiden Jokowi.

“Pelantikan Iriawan yang notabene pejabat aktif Polri adalah sebuah langkah ngawur, tidak lazim, dan pemaksaan, bahkan berpotensi membuka ruang tembak yang sangat besar kepada Pak Jokowi,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman.

Maman Abdurahman, Wasekjen Partai Golkar.

Menurutnya, pelantikan itu melanggar konstitusi dan mengesampingkan aspirasi publik. Konstitusi yang dilanggar adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 ayat 3 yang menyebutkan TNI dan Polri hanya boleh menempati jabatan tertentu yang ada di pusat. Pelantikan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 ayat 1,2, dan 3 mengenai tugas pokok fungsi dari kepolisian.

Lagipula, penolakan terhadap usulan Iriawan menjadi Pj Gubernur sudah muncul sejak Februari lalu. Namun akhirnya Iriawan dilantik juga. Situasi di Jawa Barat juga tidak terlalu genting sehingga Pj Gubernur harus dijabat polisi.

“Langkah yang dilakukan oleh Mendagri sangat tidak arif dan blunder. Mendagri justru menciptakan kegaduhan di tengah kita membutuhkan suasana yang kondusif di dalam tahun politik sekarang ini,” kata Maman.

Di Jawa Barat sedang ada Pemilu Gubernur. Partai Golkar bersama Partai Demokrat mengusung pasangan calon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Maman curiga ada upaya tersembunyi lewat pelantikann Iriawan.

“Saya jadi mencurigai dan diduga kuat ada upaya untuk mendukung atau memenangkan salah satu kandidat tertentu, baik di Pilgub, Pilbupati, maupun Pilwalkot,” kata Maman.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menganggap penunjukan Komisaris Jedneral (Komjen) Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dapat menimbulkan kecurigaan peluang ketidakadilan dalam Pilkada Jawa Barat.

Mardani Ali Sera, Sekjen Partai PKS. (Doc: Lip6)

“Penunjukan ini menimbulkan syak wasangka peluang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar karena ada kandidat yang sama institusi,” ujar Mardani.

Mardani merujuk pada salah satu calon wakil gubernur Jawa Barat dari PDIP, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat, yakni Anton Charliyan.

“Akan lebih arif dan bijak jika dipilih figur netral dan negarawan. Jabar itu magnitude politik nasional. Penanganan yang tidak tepat berpotensi membawa virus ketidak-netralan pemerintah,” pungkasnya. (Roc/Dtk/Cnn)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *