17 October 2019
  • 17 October 2019
Breaking News

Denda PBB Dihapus Pada Hari Jadi Kota Surabaya

By on 6 April 2019 0 163 Views

SURABAYA, ROC – Denda Pajak Bumi dan Bangunan akan dihapuskan pada hari jadi Kota Surabaya ke-726. Penghapusan denda berlaku tiga bulan ke depan, terhitung mulai hari ini, 1 April – 30 Juni 2019. Ini disampaikan oleh Yusron Sumartono sebagai Kepala BPKPD Kota Surabaya saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya.

Yusron mengatakan bahwa, penghapusan denda PBB ini sudah diatur dalam Perwali Surabaya nomor 12 tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.
“Dalam hasil suvei, masyarakat banyak yang mengeluhkan dendanya dan siap akan melunasi pajak pokoknya apabila ada penghapusan denda. Hal ini kami konsultasikan kepada pihak yang berkepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, dan BPK ternyata boleh dilakukan penghapusan denda. Sehingga munculnya Perwali sebagai payung hukumnya,” kata Yusron.
Sesuai data yang diterima Pemkot Surabaya, diberi mandat untuk mengelolanya pada tahun 2011, data tunggakan terekam sejak tahun 1994. Jadi total tunggakan dan pajak pokoknya dari tahun 1994 – 2018 sebesar Rp. 600 miliar. Dan denda maksimal 2 tahun atau 48 persen, kalau dendanya sudah lama maka akan stagnan.
“Sampai sekarang perkembangannya tidak signifikan, untuk ditagih juga sudah sangat lama, sehingga Pemerintah Kota Surabaya menawarkan kebijakan yang sangat membantu bagi masyarakat untuk membayarkan pajaknya yang sudah lama,” jelasnya.
Yusron mengatakan bahwa, denda PBB ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ada masyarakat yang membeli rumah tanpa mengetahui detailnya masalah sejarah tanahnya. Setelah dibeli, maka tidak mau menanggung denda PBB yang menunggak sebelumnya, karena dinilai masih belum hak miliknya.
“Pada akhirnya mereka tidak membayarkan pajaknya serta dendanya itu sampai berlarut-larut. Kasus seperti ini sangat banyak dan mereka pun mengeluh kepada kami, sehingga program ini bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.
Dan ada juga masalah lahan milik pengusaha properti. Biasanya mereka akan membayarkanhamparan tanahnya ketika tanah propertinya sudah terjual, sehingga ini pun juga menyebabkan adanya denda. “Karena pengusaha itu terus bergerak, maka hal ini tidak telalu berlarut-larut,” imbuhnya.
Yusron juga mengatakan bahwa, program penghapusan sanksi administratif denda PBB ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Memang sebelumnya Pemkot Surabaya hanya memberikan keringanan saja kepada masyarakat yang kurang mampu serta para pensiunan PNS, Polri, TNI dan para veteran. ” Program yang terdahulu itu hanya pengurangan atau membantu keringanan pajak pokoknya, tetapi kalau program yang baru ini penghapusan dendanya, jadi beda,” katanya.
Yusron berharap warga Kota Surabaya bisa memanfaatkan program ini karena waktunya terbatas, cuma tiga bulan saja. Bagi warga yang ingin memanfaatkan program ini tidak ada syarat apapun, cukup dengan membayarkan pajak pokoknya saja bisa ke bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya.
“Jadi, tinggal datang ke bank lalu bayar pajak pokoknya, karena dendanyasudah kami skip di aplikasi, sehingga otomatis selama tiga bulan hilang,” ujarnya.
Dan nanti setelah bulan Juni atau awal bulan Juli , denda akan muncul lagi dan wajib lagi untuk dibayarkan oleh para wajib pajak. Oleh karena itu melalui media dan juga di sosial media, kami terus mensosialisasikan program ini supaya tersampaikan kepad masyarakat. “Dan juga melalui mobil keliling dan penagihan, kami juga terus mensosialisasikan program ini hingga sampai ke RT-RW,” pungkasnya.(HP)
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *