21 October 2020
  • 21 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Cegah Covid-19 Meluas, Ridwan Kamil Setuju Fatwa Haram Mudik Yang Dikeluarkan MUI

Cegah Covid-19 Meluas, Ridwan Kamil Setuju Fatwa Haram Mudik Yang Dikeluarkan MUI

By on 4 April 2020 0 241 Views

Foto: Wapres Maruf Amin video conference dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (istimewa)

Jakarta, ROC — Jumlah kasus positif Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan setiap harinya. Dalam sehari, kasus positif Corona naik sebanyak 100-an orang. Menyikapi hal itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona tersebut.

Seperti diketahui, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas telah mengeluarkan pernyataan, bahwa mudik lebaran disaat pandemi Virus Corona adalah haram. Sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan beberapa fatwa, seperti fatwa tentang shalat Jumat, penanganan jenazah, hingga shalat tanpa wudhu dan tayamum bagi petugas medis.

Diberitakan, MUI mengeluarkan beberapa fatwa tersebut, juga atas dorongan dan anjuran Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Hal tersebut diakui Ma’ruf, saat melaksanakan video conference dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Jumat (3/4) kemarin.

“Kami sudah mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu, mudik itu haram hukumnya,” ujar Ma’ruf dalam video conference tersebut

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik fatwa yang dikeluarkan MUI. Menurut dia, fatwa ulama akan lebih didengar oleh masyarakat karena selama ini banyak masyarakat yang berdalih dengan ayat serta syariat.

“Nanti kalau MUI bisa keluar fatwa, tugas saya sebagai umaro (pemimpin) tinggal menguatkan. Jadi mohon inovasi Pak Wapres adalah menghasilkan fatwa yang menguatkan demi keselamatan dan menjauhi kemudaratan,” ujar Ridwan Kamil, saat melakukan video conference dengan Wapres Ma’ruf Amin, terkait penanganan Covid-19 di Jawa Barat, pada Jumat (3/4) kemarin.

Adapun dalam laporannya, Ridwan menyebutkan, apabila mudik bisa dikendalikan, maka ia yakin di daerah-daerah pelosok bisa aman terkendali secara terukur dari Covid-19.

Dikatakan Ridwan, selama ini faktor mudik masyarakat daerah dari perantauan membuat pemerintah daerah Jawa Barat juga waswas.

Dalam catatan Ridwan Kamil, yang sudah mudik duluan ke Jawa Barat, sudah tercatat sekitar 70.000 pemudik.

“Artinya kami tiba-tiba mendapati 70.000 Orang Dalam Pengawasan (ODP) baru, padahal ODP ini semuanya sedang kami tes dengan rapid test,” ucap Ridwan Kamil yang sering disapa Kang Emil.

“Jadi kalau kedatangan lagi puluh-puluh ribu mudik, kami kehabisan alat tes untuk meyakinkan bahwa mereka adalah pemudik yang sehat,” tambahnya.

Namun kenyataannya, kata dia, di antara para pemudik itu banyak yang tidak sehat. Contoh kasus yang terjadi di Ciamis, seorang lansia yang positif terkonfirmasi Covid-19 pasca didatangi anaknya yang dari Jakarta.

Ini termasuk kasus seorang istri positif Covid-19 dan pulang ke Bandung, yang setelah ditelusuri yang bersangkutan bekerja di Jakarta.

“Dua cerita ini menunjukkan, jika mudik tidak ditahan kami di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti akan kewalahan luar biasa karena pulangnya (pemudik) itu ke pelosok-pelosok,” kata dia.

Dari peta sebaran yang dimiliki Pemprov Jawa Barat, kata dia, warna merah tua yang menunjukkan mayoritas lansia di Jawa Barat berasal dari ekonomi tidak mampu dan memiliki penyakit.

Dengan demikian, apabila mudik terus terjadi, maka ia khawatir keberadaan mereka yang tersebar mayoritas di Jawa Barat itu menjadi sumber pandemi Covid-19.

Terlebih, mereka yang mudik berasal dari kalangan usia milenial.

“Saya sedang kampanye agar milenial tidak pulang, jangan mudik karena nanti akan ada insentif-insentif. Libur mudik bisa diganti bulan-bulan lain, penghasilan akan dibantu, yang KTP DKI oleh Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan), perantau tak ber-KTP DKI oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.(red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *