16 July 2019
  • 16 July 2019
Breaking News

Bupati dan Walikota Bersama Gubernur Se-Jawa Timur Perangi Korupsi

By on 8 March 2019 0 94 Views

SURABAYA, ROC – Gubernur Jawa Timur berkomitmen bersama seluruh Bupati dan Walikota se jawa timur untuk memberantas korupsi. Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim, telah menanda tangani komitmen bersama pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Yang hadir dalam kesempatan ini yaitu Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, dan juga turut hadir Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa, komitmen bersama Bupati dan Walikota se Jatim sebagai penyelenggara Pemerintahan baik ditingkat Propinsi sampai Kabupaten/ Kota, untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi.

Gubernur Jatim Khofifah sangat mengapresiasi Tim Korsup Pencegahan Korupsi KPK RI yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Propinsi Jawa Timur setiap triwulannya pada tahun 2018.

Program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporannya melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention korsupgah yang terdiri delapan sektor, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.

“Aksi ini yang memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi yang berdasarkan sektor, wilayah dan instansi yang rentan terhadap korupsi”, kata beliau.

Dari hasil pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur yang telah di verifikasioleh KPK per tanggal 15 Januari 2019, dari 39 pemerintah daerah di jatim yang terdiri dari satu Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/ Kota, secara rata-rata mendapatkan nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang sebesar 58 persen. Nilai tertinggi Pemerintah daerah di Jawa Timur adalah sebesar 93 persen.

Dalam pencapaian setiap sektornya secara rata-rata tersebut, selanjutnya, terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen. Sementara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 77 persen, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebesar 64 persen. Juga manajemen ASN sebesar 65 persen, dana desa sebesar 71 persen , dan manajemen aset sebesar 80 persen.

“Kami sangat sepakat melakukan audit Cepat, Efektif, dan Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif ( CETTAR ) di setiap OPD, sehingga tidak saja cepatnya pelayanan yang dilakukan tetapi juga harus CETTAR dan respon yang dilakukan bisa maksimal,” jelasnya.

Kepada Bupati/ Walikota sebagai top manajemen di daerah untuk memberikan dorongan, fasilitas, dan anggaran yang penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi yang sesuai 13 komitmen yang baru saja ditanda tangani ini.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa, penanda tanganan komitmen ini dilakukan karena KPK merasa prihatin ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan atau penindakan Kepala Daerah. Kasus seperti ini menurutnya bukan sebuah prestasi namun tragedi terhadap masyarakat yang susah payah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah namun ditengah jalan kepala daerah nya kena Operasi Tangkap Tangan.

Sebagian besar kasus korupsi sekitar 80 persennya terjadi disektor pengadaan barang dan jasa. Walaupun sebagian besar sudah melalui e-procurement, tapi kolusi masih bisa terjadi.

Dengan penguatan APIP di sejumlah daerah menurutnya belum diberdayakan secara optimal, hanya sebatas keberadaannya saja namun kapasitas maupun jumlah auditornya tidak seimbang dengan beban tugas. Kepala daerah juga sering intervensi terhadap APIP dalam melakukan audit.

“Kami ingin perekrutan inspektur harus dilakukan dengan fit n proper test, sehingga inspektorat menjadi lembaga yang independen mengawal bapak/ibu sampai akhir jabatan. Bila APIP dimaksimalkan maka potensi akan yerjadinya korupsi bisa dikurangi secara maksimal,” kata beliau. (HP)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *