22 October 2020
  • 22 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • BKI Sambut Publikasi Tokyo MoU Annual Report : Kapal Bendera Indonesia Tidak Lagi dikategorikan Black List

BKI Sambut Publikasi Tokyo MoU Annual Report : Kapal Bendera Indonesia Tidak Lagi dikategorikan Black List

By on 13 May 2020 0 195 Views

Jakarta, ROC — Berdasarkan laporan publikasi Annual Report Tokyo MoU 2019, pada Senin, tanggal 11 Mei 2020 lalu, saat ini kapal berbendera Indonesia berhasil keluar dari kategori sebelumnya yaitu “Black List” menjadi kategori “Grey List”.

Sebelumnya, posisi kapal – kapal Indonesia masih berada dalam kategori “Black List” berdasarkan pemantauan Annual Report yang dikeluarkan Tokyo MoU.

Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Rudiyanto mengatakan bahwa capaian ini menggembirakan sekaligus membanggakan, karena dimaknai sebagai apresiasi lembaga Internasional atas tanggung jawab yang dilakukan BKI dalam menjalankan fungsi survey dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia, sejak diberikan kepada BKI oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan, Sejak tahun 2017 hingga saat ini, BKI telah dipercaya untuk melakukan survey dan sertifikasi statutoria kepada seluruh kapal – kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.

“Awalnya BKI hanya mendapatkan otorisasi untuk 14 kapal yang berlayar ke luar negeri, sekarang seluruh kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri, dipercayakan pada kita,” ungkap Rudiyanto, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi republik-online.com, pada Rabu (13/5).

Rudiyanto meyakini dan tak memungkiri, bahwa performa yang telah didapatkan BKI saat ini, tidak lepas dari peranan Pemerintah dalam membuat aturan pelaksana serta kesadaran pemilik kapal akan pentingnya menjaga kondisi kapalnya agar tetap memenuhi aturan Internasional.

“Tentunya kami menyadari bahwa capaian ini juga merupakan sinergi dan kerja sama yang baik antara BKI serta Pemerintah selaku pemberi kewenangan dan para pemilik kapal, yang bersama-sama memiliki komitmen untuk menjadikan negara Indonesia tidak berada dalam kategori Black List seperti beberapa tahun terakhir,” jelas Rudiyanto.

Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Rudiyanto

Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Rudiyanto

Sementara itu, Corporate Secretary BKI, Iqbal Fikri juga mengatakan,pelayanan survey dan sertifikasi statutoria adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Surveyor BKI untuk menjamin pemenuhan perlengkapan dan peralatan kapal sesuai dengan standar IMO (International Maritime Organization) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Pelayanan ini bisa terlaksana melalui suatu perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,” jelas Iqbal Fikri.

Diakui Iqbal, perjalanan yang tidak mulus juga seringkali harus dilalui oleh BKI, dimana awalnya pada saat masa transisi dibutuhkan edukasi kepada segenap pengguna jasa dan keseragaman dalam rangka penyelarasan penerapan aturan.

Dikatakan juga, kehadiran Surveyor BKI sesegera mungkin dalam hal menanggapi adanya kapal yang mengalami detensi di luar negeri oleh otoritas PSC, juga menjadi poin plus tersendiri bagi negara Indonesia dalam hal kecepatan waktu respon BKI.

“Jika melihat data performance Indonesia sesuai Annnual Report Tokyo Mou 2019 dalam 3 tahun terakhir, trennya selalu membaik dan ini menunjukan hal positif bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar dalam area Asia Pasifik. Sehingga apabila ini terus terjadi, besar kemungkinan di 2 atau 3 tahun kedepan Indonesia akan mampu mencapai performa yang lebih baik lagi yaitu masuk dalam kategori White List,” lanjut Iqbal.

Sebagai gambaran, tambahnya, dari 761 jumlah inspeksi kapal berbendera Indonesia yang tercatat pada Annual Report Tokyo MoU 2019, maka dapat dikatakan bahwa limit kategori Indonesia Black to Grey berada pada angka 65, dan limit Grey to White adalah 41 dengan angka excess factor sebesar 0.16.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi BKI selaku badan klasifikasi nasional yang diberikan kepercayaan dan kewenangan oleh Pemerintah Indonesia. BKI selanjutnya akan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dengan mengedepankan kepuasan pengguna jasa dan pemberi kewenangan.

“Pencapaian BKI ini, juga menjadi pembuktian bahwa badan klasifikasi nasional mampu menunjukkan kompetensi teknis dan pelayanan baik secara berkelanjutan,” pungkasnya.(idj/idj)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *