23 April 2021
  • 23 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Berubah Jadi Pedoman Interpretasi, Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Mulai Mundur

Berubah Jadi Pedoman Interpretasi, Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Mulai Mundur

By on 18 February 2021 0 45 Views

Ket gbr: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. (Sumber: kominfo.go.id)

ROC – Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tampaknya mulai mundur. Sebab, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat pedoman interpretasi terhadap UU tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

“Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian atau lembaga terkait dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE, agar lebih jelas dalam penafsiran,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/2) lalu.

Sementara terkait pasal karet yang banyak diributkan, Menteri Kominfo mencatat, sudah mengalami uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai “Pasal Karet”, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional,” jelasnya.

Sebagai wujud penyusunan perundangan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI, Menteri Johnny menjelaskan UU ITE merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini.

“Misalnya ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, serta praktik baik negara-negara lain untuk menjaga ruang digital yang aman dan produktif,” tuturnya.

Menteri Kominfo juga menegaskan Pemerintah bersama DPR RI telah melakukan revisi terhadap  UU ITE di tahun 2016 merujuk pada beberapa putusan MK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar UU ITE direvisi jika dirasa tidak memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi.

Red

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *