30 May 2020
  • 30 May 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Bertolakbelakang Dengan Pergub Anies, YLKI Sesalkan Permenhub Yang Diterbitkan Luhut

Bertolakbelakang Dengan Pergub Anies, YLKI Sesalkan Permenhub Yang Diterbitkan Luhut

By on 14 April 2020 0 99 Views

Ket.gbr: Ketua Pelaksana Harian YLKI Tulus Abadi (foto: bumntrack)

Jakarta, ROC —  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyesalkan Permenhub No 18 Tahun 2020 yang diterbitkan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, peraturan tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 itu memberi toleransi kepada pengendara sepeda motor, termasuk ojek.

Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Dirinya mengungkapkan pemerintah harus mengambil kebijakan serius terkait pembatasan transportasi umum. Sehingga secara langsung dapat menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Ibu Kota. Berikut Permenhub yang dimaksud.

Permenhub Nomor 18 Tahun 2020

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Peraturan yang ditetapkan pada 9 April 2020 itu mengatur soal penggunaan sepeda motor, baik bagi pribadi maupun ojek selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan menteri tersebut diungkapkan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati telah resmi ditetapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan pada Kamis (9/4) lalu.

“Permenhub tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020,” jelas Adita dalam siaran tertulis pada Sabtu (11/4).

Adita menjelaskan, secara garis besar peraturan tersebut mengatur tiga hal yaitu pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah.

Kedua adalah pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Terakhir terkait pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

Permenhub ini dijelaskannya dibuat berdasarkan kondisi riil saat ini.

Namun katanya, pemerintah akan memperhatikan dinamika yang berkembang dan tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian.

“Peraturan tersebut berlaku untuk transportasi penumpang (kendaraan umum dan pribadi) serta transportasi barang/ logistik, yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan mulai pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan,” ungkap Adita.

Adita menambahkan, peraturan ini ditujukan baik untuk penumpang kendaraan umum dan pribadi.

Selain itu, operator sarana dan prasarana transportasi baik di transporasi darat, kereta api, laut dan udara.

“Inti dari aturan ini adalah untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19,” ungkap Adita.

“Dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi khususnya bagi yang tidak bisa melakukan kerja dari rumah dan untuk pemenuhan kebutuhan logistik rumah tangga,” tambahnya.

Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub tersebut di antaranya pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSBB seperti DKI Jakarta.

Dalam peraturan tersebut disebutkan sepeda motor, baik digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk ojek dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang.

Hanya saja dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Untuk sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan seperti dilakukan untuk aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB,” jelas Adita.

“Seperti melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit,” jelas Adita.

Terkait permenhub 18 tersebut, menurut Tulus menggambarkan pemikiran pemerintah yang masih belum sejalan. Permenhub 18 juga terkesan masih tersandera dengan kepentingan ekonomi.

Hal tersebut dibuktikannya lewat Pasal 11 ayat 1 huruf d Permenhub Nomor 18 Tahun 2020.

Pasal tersebut berbunyi, ‘.. dalam hal tertentu untuk tujuan melayani masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan..’

Ini bunyi lengkap Pasal 11 huruf d dalam Permenhub Nomor 18 tahun 2020.

Huruf d Pasal 11 Permenhub Nomor 18 tahun 2020:

d. dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

1. aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;

2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;

3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan

4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit;

Menurut Tulus, ketentuan ini sangat menyesatkan, berpotensi banyak pelanggaran dan disalahgunakan. Misalnya, dalam ketentuan itu disebutkan, selain harus pakai masker dan sehat, ojol boleh mengangkut penumpang orang, asal sepeda motornya sudah disemprot dengan desinfektan.

“Lha bagaimana cara mengontrol dan membuktikan bahwa motor tersebut sudah disemprot dengan desinfektan? Ini ketentuan yang akal-akalan,” ujarnya.

Bertolakbelakang dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020

Secara operasional, lanjut Tulus, Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 juga bertolakbelakang dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menanggulangi covid-19 di DKI Jakarta.

Bahkan secara normatif, lanjutnya, Pasal 11 ayat 1 huruf d tersebut bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada, termasuk melanggar Undang-undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Oleh karena itu, Tulus menegaskan agar Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 dicabut atau dibatalkan. Dia berharap, pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang kompromistis dalam upaya pengendalian Covid-19. Sehingga setiap keputusan harus mengutamakan keamanan, keselamatan dan nyawa rakyat Indonesia.

“Kalau Permenhub tersebut diimplementasikan, PSBB tidak akan ada gunanya, karena secara diametral melanggar protokol kesehatan,” tegasnya.

Tulus beranggapan, pemerintah masih terlihat tidak serius dan terkesan main-main dalam pengendalian wabah ini. Masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Ditambahkan Tulus, wabah virus corona atau Covid-19 ini makin eskalatif dan masif. Korban terus berjatuhan, termasuk korban meninggal dunia. Kini seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar Covid-19.

“Untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, warga dan pemerintah sendiri harus menyamakan pemikiran dan tindakan, kita minta aplikator ojol tidak perlu mematuhi Permenhub tersebut. Boikot permenhub tersebut yang hanya dibuat oleh Menhun Ad-interim,” tegas Tulus Abadi.(red)

 

 

 

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republikonline.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *