26 March 2019
  • 26 March 2019
Breaking News

Bawaslu dan KPI Segera Kaji Pidato Kebangsaan Prabowo

By on 15 January 2019 0 49 Views

JAKARTA, Roc – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengkaji Pidato Kebangsaan Calon Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Senin (14/1/2019) malam.

“Sudah saya tonton (pidato kebangsaan Prabowo). Besok kami rapatkan sama Bawaslu dan KPI,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan di kantornya, Selasa (15/1/2019).

Yang akan dibahas, kata Wahyu, pidato Prabowo tersebut masuk dalam unsur kampanye atau tidak kemudian termasuk pelanggaran atau bukan. Jika ada pelanggaran maka akan ditangani oleh Bawaslu sedangkan KPU bertindak sebagai ahli.

“Itu kan memang terkait pelanggaran kampanye dan memang menjadi ranah Bawaslu. Biasanya KPU dalam konteks seperti ini dimintai keterangan sebagai keterangan ahli. Tapi penanganan atas jika ada dugaan pelanggaran itu akan ditangani sama Bawaslu,” kata dia.

Tidak hanya pidato Prabowo, pidato Jokowi di beberapa stasiun televisi pada Minggu (13/1/2019) juga akan dikaji oleh Bawaslu, KPU dan KPI. “Ya pasti lah. Kan kami dalam ambil keputusan kan harus melalui kajian yang cukup gitu,” ungkap Wahyu.

Sementara Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ketika dihubungi mengatakan jika tujuan pengkajian untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran pidana dalam pidato masing-masing. Pasalnya, KPU baru akan memfasilitasi iklan kampanye di stasiun TV pada 21 hari sebelum hari Pemilu 2019.

Bawaslu akan menentukan apakah ada pihak yang melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Pelanggaran admistrasi bisa terhadap si paslonnya, atau tim kampanye. Pada dugaan pelanggaran pidana, bisa kena terhadap si pemilik TV, si paslon, dan tim kampanye, karena pada UU menyatakan setiap orang berpotensi melanggar,” kata dia. [spy]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *