21 October 2020
  • 21 October 2020
Breaking News

Aset Pemerintah Diselamatkan Pemkot Surabaya

By on 29 May 2019 0 320 Views

SURABAYA, ROC – Aset milik Pemkot Surabaya yang bermasalah satu demi satu mulai kembali. Sejak Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjabat, ada sekitar seratus hektar aset milik Pemkot Surabaya kembali. Aset yang berhasil diselamatkan berada di Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

Aset seluas tujuh hektar atau senilai Rp. 26 miliar, diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sunarta yang bersama jajarannya kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di Ruang Sidang Balaikota Surabaya.

Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya mengucapkan terima kasih atas kerja keras serta upaya Kejati Jatim yang telah banyak membantu Pemkot Surabaya untuk menyelamatkan aset Kota Surabaya. Nantinya aset tersebut akan digunakan sebaik mungkin serta dikembalikan fungsinya untuk masyarakat.

“Tanah milik Pemerintah selama 20 tahun, kami tidak bisa menikmatinya karena masih ada permasalahan. Akhirnya kami meminta bantuan Kejaksaan Tinggi menjadi pengacara Negara untuk pengembalian aset. Sekarang ini penguasaannya jadi milik Pemkot Surabaya, saya bersyukur sekali,” kata Walikota.

Walikota Surabaya menyampaikan bahwa tanah aset yang baru saja diserahkan, digunakan sebagaimana mestinya. Pihaknya akan memikirkan pengelolaan tanah seluas 7 hektar atau senilai dengan Rp. 26 miliar tersebut untuk kepentingan masyarakat. Namun karena lokasinya berada diluar Surabaya, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Tanah yang baru saja diserahkan masih kami pikirkan akan digunakan apa. Mengingat lokasinya ada di Sidoarjo. Bisa juga nantinya tanah akan kami tukar gulingkan atau bagaimana nanti,” ujarnya.

Selama ini jika aset yang berhasil diselamatkan lokasinya berada di Surabaya, fihaknya mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagaimana yang sifatnya urgent untuk masyarakat. “Kalau yang wilayahnya Surabaya kita bisa bangun waduk, sekolah, kolam renang untuk anak sekolah, taman dan apapun yang berhubungan dengan kepentingan warga Surabaya,” katanya.

Tanah seluas tujuh hektar merupakan aset milik Pemkot Surabaya, namun dikuasai oleh pihak lain. Pemkot Surabaya tidak bisa menggunakannya lagi. “Oleh sebab itu aset yang digunakan tapi tidak bisa diambil kembali jadi kompensasi. Kita sudah menyerahkan tanah, tapi mereka tidak menyerahkan tanah kembali (tukar guling),” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Sunarta mengatakan bahwa pengembalian tanah dapat diambil karena ada tindak pidana korupsi. Lahan seluas tujuh hektar itu merupakan barang bukti dan saat ini telah diserahkan kembali kepada Pemkot Surabaya.

“Jadi permasalahan tersebut ada tindak pidana korupsi. Tanah tersebut jadi barang bukti dan diambil oleh negara. Dalam pelaksanaan putusan, tujuh hektar diserahkan ke Pemkot Surabaya sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan tinggi,” Sunarta.

Sunarta menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus berusaha menyelamatkan aset negara yang lepas atau dikuasai pihak terkait. “Saya atas nama kejaksaan tinggi dan atas nama kejaksaan RI, mengucapkan selamat atas kembalinya tanah aset milik pemerintah kota setelah sekian lama tidak dapat dikuasai sehingga hari ini sudah kembali ke tangan Pemkot Surabaya,” jelasnya. (HP)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *