14 July 2020
  • 14 July 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Anies Baswedan Perpanjang PSBB DKI Jakarta, Pemprov Diminta Tak Buka Tempat Hiburan di New Normal

Anies Baswedan Perpanjang PSBB DKI Jakarta, Pemprov Diminta Tak Buka Tempat Hiburan di New Normal

By on 4 June 2020 0 59 Views

Jakarta, ROC — Berdasarkan pertimbangan para ahli termasuk epidemiologi dan kesehatan masyarakat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, hingga 18 Juni 2020.

“Ini berdasarkan pertimbangan para ahli termasuk epidemiologi dan kesehatan masyarakat, kami menetapkan bahwa status PSBB di Jakarta ini diperpanjang,” kata Anies dalam konferensi pers jarak jauh yang dilakukan di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/6).

Juni, kata Anies, adalah sebagai masa transisi dari PSBB yang masif menuju kondisi aman, sehat dan produktif.

“Periode pada Juni ini, adalah periode di mana berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan sudah bisa dilakukan secara bertahap dengan batasan yang harus ditaati,” ucap Anies.

Sebelumnya, tersebar Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang juga menyebutkan PSBB di Jakarta diperpanjang hingga 18 Juni 2020.

Keputusan tersebut disebutkan mulai berlaku sejak 5 Juni 2020. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, dikatakan bahwa keputusan perpanjangan PSBB ini berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) DKI Jakarta.

Faktanya selama pemberlakuan PSBB untuk penanganan Covid-19 di Jakarta, masih banyak ditemukan bukti kasus baru penyebaran virus tersebut.

Data ini dijadikan pertimbangan perpanjangan PSBB dalam penanganan Corona virus Desease (Covid-19) di Jakarta. Hal ini juga mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

Kemudian mengacu juga kepada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

Hal itu tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Juga mengacu terhadap UU Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Dan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Pun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Penanganan Covid-19), di Provinsi DKI Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).

Terakhir, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19, di Provinsi DKI Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003).

Di awal New Normal, pemprov diminta tak buka tempat hiburan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta tidak membuka operasional tempat hiburan malam dan panti pijat di awal masa kenormalan baru (new normal).

Hal tersebut lantaran sektor hiburan ini dinilai merupakan fase terakhir yang diperkenankan beroperasi setelah Covid-19 benar-benar terkendali.

“Setahu saya itu fase kelonggaran yang terakhir, adalah yang ada sentuhan manusia. Beda dengan supermarket, restoran yang selain pokok juga tidak langsung bersentuhan dengan manusia. Kalau spa itu kan langsung bersentuhan. Itu kalau tidak salah fase yang terakhir,” ujar anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Farazandi Fidinansyah di Jakarta, Rabu kemarin (3/6).

Farazandi berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka terlebih dahulu data-data pengendalian Covid-19 di Jakarta. Pihaknya memastikan akan memanggil Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jika tempat hiburan malam di Jakarta diperkenankan beroperasi.

“Kami akan panggil Dinas Pariwisata minta penjelasan. Sekarang kalau dilihat baru bersiap ‘new normal’, dilonggarkan. Memang kajian harus dari sekarang. Yang kita takutkan banyak ‘second wave’ itu. Kalau nanti tidak efektif, ya harus ditutup lagi,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, pembukaan tempat hiburan malam dan panti pijat itu harus dilakukan sesuai aturan dan jika nantinya dibolehkan, harus mengikuti protokol kesehatan.

“Semua usaha-usaha yang memang ada izinnya bisa dibuka, kemudian mereka mengikuti apa yang sudah ditetapkan protokol kesehatannya oleh pemerintah. Saya kira nanti protokolnya pasti kan ada jaga jarak, kalau memang dia panti pijat untuk jaga jarak yah pasti susah,” katanya.

Dia meyakini, jika tempat hiburan malam dan panti pijat dibuka saat Covid-19 belum terkendali dipastikan akan terjadi gelombang kedua. Itu karena tidak sedikit orang asing yang mendatangi tempat hiburan malam dan langsung bersentuhan dengan orang-orang di sekelilingnya.

“Apalagi nanti yang datang banyak orang-orang asing, terus nggak ketahuan bawa penyakit kan kasihan nanti malah tertular. Yah artinya kalau memang dibuatkan protokol, yah protokolnya harus ditaati kalau nggak, siap ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku (Pergub Nomor 31 tahun 2020),” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan pihaknya masih menggodok protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 saat nantinya memutuskan untuk membuka kembali tempat hiburan dan panti pijat di wilayah Ibu Kota.

Ia menjelaskan, penyusunan itu dibahas bersama seluruh pelaku usaha dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

“Lagi disusun bareng-bareng, Dinas Pariwisata, pelaku industri, asosiasi dan Dinkes untuk prosedur Covid-19 ketika tempat-tempat itu dibuka lagi,” kata Cucu.(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *