17 October 2019
  • 17 October 2019
Breaking News

Anies Bakal Tata Akomodasi Ulang Jakarta

By on 30 January 2019 0 143 Views

JAKARTA, Roc – Perencanaan penataan ibukota dievaluasi ulang. Terutama yang menyangkut aspek jaringan transportasi dengan wilayah permukiman.

Menurut Gubernur DKI, Anies Baswedan, rencana tersebut dilakukan agar Jakarta tidak semrawut. “Kita ingin Jakarta tertata dengan baik. Kita akan evaluasi dari semua aspek. Dan terpenting masalah transportasi, ” kata Anies, di Balaikota, Selasa (29/1).

Guna kepentingan evaluasi ini, Anies mengaku sudah menyampaikannya ke DPRD DKI Jakarta. Dan persiapann telah dilakukan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI.

Orang nomor satu di ibukota ini merinci perencanaan meliputi seluruh aspek. Namun utamanya yang memiliki keterkaitan dengan transportasi.

“Kalau Jakarta ingin menjadi Ibukota yang efisien, maka diperlukan Transjakarta yang bisa menjangkau 2.149 km. Sekarang ini baru 1.100 km. Artinya armadanya harus ditambah,” jelas Anies.

Anies juga menjelaskan soal transportasi Light Rail Transit (LRT) di Jakarta yang direncanakan mampu menjangkau sekitar 130 km. Sementara saat ini baru dibangun bsepanjang 5,8 km. Lalu, Moda Raya Terpadu (MRT) yang saat ini sudah terbangun 16 km dari target 112 km. Serta jumlah Angkutan mikro, harus menjangkau lebih dari 20.000 unit.

PENAMBAHAN PERMUKIMAN

Dalam penataan ini Anies juga menerangkan jumlah permukiman warga harus bertambah 600.000 unit perumahan untuk menunjang pembangunan transportasi tersebut. Dengan jumlah pertambahan hunian maka harus ditopang peningkatan stok air bersih hingga 100 persen.

Pada bagian lain, soal pendirian bangunan yang menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga menjadi perhatiannya. Banyak bangunan komersial yang dibangun tanpa IMB. Hal tersebut menyebabkan, selain penataan jadi semrawut tetapi juga merugikan pemprov karena hilangnya pendapatan yakni retribusi. Dari data bangunan komersial yang berdiri tanpa IMB banyak terdapat di Jakarta Utara, Jakarta Barat dsn Jakarta Timur.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta M. Syarif, meminta penertiban bangunan tanpa IMB harus dilakukan. “Kita juga punya data mengenai bangunan komersial, terutama di Jakarta Utara sangat banyak. Kita dukung gebrakan gubernur, ” pungkasnya. [pras]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *