30 March 2020
  • 30 March 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Mahfud Md : Pencabutan Status Kewarganegaan Eks ISIS Tak Perlu Proses Pengadilan

Mahfud Md : Pencabutan Status Kewarganegaan Eks ISIS Tak Perlu Proses Pengadilan

By on 18 February 2020 0 164 Views

ROC — Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pencabutan status kewarganegaraan tidak perlu lewat proses pengadilan. Saat ini pemerintah masih menggodok aturan soal status kewarganegaraan eks ISIS.

“Itu sedang dikerjakan oleh BNPT nanti pokoknya bentuknya Keputusan Pemerintah, keputusan pemerintah bisa bentuknya Keppres kalau itu orang permohonannya naturalisasi. Bisa (keputusan) Menkumham kalau pencabutan, kan gitu. Tergantung apa, lihat nanti,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Opsi-opsi bentuk aturan menyesuaikan konteks yang ada. Bisa lewat keputusan presiden (Keppres) ataupun keputusan menteri (Kepmen).

“Kan ada yang permohonan naturalisasi itu kan Keppres, kalau pencabutan itu cukup Menkumham atau Kepmen, tetapi tidak pakai pengadilan. Proses hukum bukan pengadilan aja,” sambungnya.

Pendapat Mahfud berbeda dengan mantan hakim agung Gayus Lumbuun. Gayus berpendapat, status kewarganegaraan eks ISIS harus diputus lewat proses peradilan.

“Ratas (rapat terbatas) di Istana itu pandangan-pandangan mengenai tanggung jawab, keamanan, itu betul. Namun, ratas hanya memutuskan untuk mencegah sementara mereka masuk, selebihnya serahkan ke pengadilan,” kata Gayus saat ditemui usai menghadiri diskusi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu lalu (12/2).

Hingga saat ini, pemerintah juga masih mempertimbangkan memulangkan anak-anak eks WNI ISIS ke Tanah Air. Menko Polhukam juga belum membeberkan skema yang dilakukan pemerintah.

“Bisa naik pesawat, bisa naik perahu kalau cara pulang. Kok cara pulang kamu tanya? Naik sepeda bisa dari kamp ke bandara naik sepeda, naik becak, terus naik pesawat, kalau cara pulang ya,” ujar Mahfud Md.

Mahfud memastikan pemerintah akan membuat keputusan tahap lanjut. Saat ini pendataan masih dilakukan guna verifikasi.

“Pasti saatnya diputuskan dong. Sekarang kan masih didata ada benar nggak tuh anak-anak,” ujar Mahfud.

“Pemerintah sebelumnya sudah mendata 689 orang yang berada di Suriah dan Turki. Soal status kewarganegaraan, masih dalam tahap proses dan sedang dikerjakan,” pungkasnya.

(idj/idj)

Foto : Liputan6

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *