30 May 2020
  • 30 May 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • 500 TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Corona, Masyarakat Sultra Resah

500 TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Corona, Masyarakat Sultra Resah

By on 4 May 2020 0 51 Views

Ket.gbr: pandemi global Coronavirus

Jakarta, ROC — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy mempertanyakan keberpihakan pemerintah usai kabar 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China didatangkan ke Indonesia saat pandemi virus Corona (Covid-19) masih berlangsung.

Aboe mengatakan saat pandemi ini banyak warga negara Indonesia (WNI) yang kehilangan pekerjaan. Namun, pemerintah justru memberikan kesempatan kerja untuk Warga Negara Asing (WNA).

“Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan daripada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri,” kata Aboe dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Sebelumnya dikabarkan 500 TKA dari China bakal masuk ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka disebut akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Aboe menilai kedatangan ratusan TKA asal China itu telah membuat resah masyarakat. Oleh karena itu, Dia meminta pemerintah meperhatikan penolakan yang disampaikan warga negaranya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan larangan WNA masuk Indonesia saat corona yang dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China,” tutur anggota DPR yang terpilih dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.

Pemprov dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke wilayahnya. Rencananya, ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian atau smelter nikel di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Penolakan disampaikan karena banyak WNI yang kehilangan pekerjaannya saat krisis corona. Selain itu, kedatangan warga asing akan berpotensi menularkan virus corona.

“Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke Presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang yang juga politikus Partai Demokrat itu tengah pekan lalu.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Abdurrahman Saleh bakal memimpin demonstrasi menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China, jika pemerintah pusat benar-benar mendatangkan TKA China di tengah wabah Corona

“Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman mengutip Antara, Kamis (30/4) lalu.

Abdurrahman menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda wabah virus Corona. Termasuk di wilayah Sultra. Maka lebih baik tidak mendatangkan ratusan TKA China karena akan mencemaskan masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial di Sultra serta berpotensi membawa virus Corona baru.

“DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya,” ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli juga mengkritik hal ini. Dia mengingatkan bahwa sudah banyak masyarakat setempat yang dirumahkan lantaran perusahaan tempatnya bekerja terdampak virus Corona. Jadi akan timbul kesenjangan jika pemerintah pusat memberi pekerjaan kepada TKA asing.

“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” ujarnya menegaskan.(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *