27 October 2020
  • 27 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • 49 TKA China Bebas Masuk Ke Indonesia, Menuai Protes dan Polemik

49 TKA China Bebas Masuk Ke Indonesia, Menuai Protes dan Polemik

By on 21 March 2020 0 212 Views

Jakarta, ROC – Virus Corona atau Covid-19 telah merebak dimana-mana bahkan telah menjadi permasalahan besar dunia. Seluruh pemerintahan pun berusaha untuk menyelesaikan dan menghentikan virus yang semakin merajalela tersebut. Termasuk di Indonesia. Peraturan pemerintah diperketat, hingga akhirnya diketahui, di situasi Indonesia darurat corona ini, sekitar 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China, bisa masuk dengan bebas ke Indonesia, hal ini kemudian menuai protes dari berbagai pihak.

Masinton, Menko Kemaritiman Dan Menaker Amatiran Dan Tak Taat Asas

Orang-orang yang keluar masuk Indonesia sejatinya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM 7/2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Ujar anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu dalam merespons masuknya 49 TKA di Bandara Haluoleo Kendari.

Menurutnya, kegaduhan yang kini terjadi karena adanya elemen pemerintah yang tak taat, yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi, dan Polda Sulawesi Utara. Mereka memberikan informasi yang tidak solid dan tidak valid ke masyarakat yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah.

“Simpang siur kedatangan TKA asal China adalah bersumber dari adanya elemen pemerintah yang tidak taat asas perundang-undangan, khususnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Keppres No. 7 tahun 2020 dan Permenkumham No. 7 tahun 2020,” kata Masinton dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3).

Dia menyebutkan kronologi kedatangan rombongan TKA asal Cina tersebut sejak dari Thailand yang merupakan negara yang tidak bebas dari Virus Corona. Hal itu berdasarkan pengumuman otoritas pemerintah Thailand pada tanggal 22 Februari yang menyebut 35 warganya terkena Virus Corona. TKA asal China, tiba di Thailand tanggal 29 Februari, kemudian tiba di Kendari tanggal 15 Maret setelah transit di Jakarta dengan tanpa proses karantina terlebih dahulu selama 14 hari.

Secara jelas, aturan WHO yang diadopsi Permenkumham 7/2020, setiap orang yang akan mengunjungi Indonesia wajib mengikuti proses karantina 14 hari di negara yang belum terkena dampak virus corona.

“Berdasarkan tracking di atas, meskipun sudah ada surat keterangan dari Otoritas Thailand, seharusnya Otoritas Indonesia yang bertugas di Bandara Soekarno Hatta berdaulat penuh untuk tetap melakukan proses pengkarantinaan terhadap 49 TKA yang baru masuk Indonesia sebagai penanggulangan Virus Corona di garda terdepan pintu masuk,” jelasnya.

Menurutnya, terjadi silang pendapat antara Menko Kemaritiman dan Kemenaker tentang proses izin TKA asal China. Perbedaan informasi antara imigrasi dan Polda Sulsel juga menunjukkan bahwa antar kementerian dan lembaga pemerintahan bekerja amatiran.

“Menko Kemaritiman, Kemenaker, Imigrasi dan Polda Sulsel belum memahami tentang disaster management pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan tidak pernah membaca UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” tegasnya.

Iwan Sumule, Gerindra Minta Jokowi Pecat Luhut

Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menyoroti pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, terkait kehadiran 49 tenaga kerja asing (TKA) China tersebut.

Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengatakan bahwa para TKA tersebut tidak memiliki izin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker alias ilegal.

Namun, Luhut dengan tegas memastikan tidak ada pelanggaran dari puluhan TKA tersebut hingga meminta masalah ini tidak diperpanjang.

“Jangan dibesar-besarkan juga. Harus proposional. 49 itu dapat visa 211 A pada 14 Januari sebelum kita dapat larangan China datang ke Indonesia. Ada juga Permen Kumham. Jadi enggak ada yang dilanggar,” kata Luhut.

Terkait hal tersebut, Iwan Sumule pun mempertanyakan maksud Luhut yang menyebut tidak ada masalah. “Luhut mau buat rakyat marah?” katanya, Kamis (19/3).
Menurutnya, pernyataan dari Kemenaker sudah jelah bahwa 49 TKA tersebut tidak punya izin.

“Tapi Menko Luhut masih saja bilang tak ada yang dilanggar. Pak Jokowi (tolong) segera pecat Luhut,” pungkasnya.

Bambang Soesatyo, Pemerintah Tegas Dong, Bos!

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), ikut menyoroti kabar masuknya 49 TKA asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Bamsoet mendesak pemerintah agar bersikap tegas dan memberikan perlakukan yang sama terhadap Warga Negara China tersebut. Pemerintah juga harus membatalkan persetujuan kartu kewaspadaan kesehatan.

“Mengingat dalam situasi seperti ini tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap WNA manapun,” ujarnya.

Mantan ketua DPR tersebut juga mendorong pemerintah melalui tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk segera mendatangi lokasi perusahaan di kawasan industri Virtue Dragon Nickel Industry tempat para warga negara China itu bekerja.

 

(dj/idj)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *